DAMPAK TERJADINYA KOMERSIALISASI PENDIDIKAN

Dipublikasikan oleh BEM REMA UPI pada

Menurut kamus kata komersial atau commercial bermakna memperdagangkan.Komersialisasi Pendidikan dapat berarti memperdagangkan Pendidikan. Menurut (Kahar, 2007) istilah komersialisasi Pendidikan mengacu pada dua pengertian yang berbeda.

Pertama, pendidikan dengan program dan perlengkapan yang mahal. Lembaga seperti ini tidak dapat di sebut dengan istilah komersialisasi pendidikan karena tidak memperdagangkan pendidikan. Biaya yang tinggi digunakan untuk fasilitas sarana dan prasarana serta memberikan gaji kepada tenaga pendidik menurut standar. Sisa anggaran yang diperoleh dipergunakan kembali untuk menanam infrastruktur pendidikan. Hal ini tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional, tetapi juga harus diperhatikan karena dapat menimbulkan pendiskriminasian.

Kedua, Pendidikan yang hanya mementingkan uang namun mengabaikan kewajiban pendidikan. Komersialisasi pendidikan ini biasa dilakukan oleh lembaga atau sekolah yang menjanjikan pelayanan pendidikan, namun tidak sepadan dengan uang yang telah diberikan. Pada lembaga atau sekolah seperti ini sisa anggaran yang diperoleh tidak ditanamkan kembali untuk infrastruktur pendidikan, melainkan untuk anggota yayasan atau pihak-pihak yang menguasai lembaga tersebut.

Salah satu akibat munculnya komersialisasi pendidikan adalah pemberian hak otonomi pada perguruan tinggi negeri. Hal ini dapat mengakibatkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu saja. Komersialisasi di perguruan tinggi negeri akan positif asalkan mutu pendidikan terus di kembangkan.

Komersialisasi pendidikan berdampak biaya pendidikan yang mahal dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang berasal dari kelas sosial bawah. Hal ini menjadi penyebab masyarakat  mengeluh dengan biaya pendidikan yang semakin mahal dari jenjang pendidikan terendah hingga tertinggi. Pendidikan dijadikan sebagai lading bisnis, pendidikan diibaratkan supermarket yang menyediakan berbagai barang yang diperlukan pelanggan beserta biaya untuk mendapatkannya, dengan pendidik sebagai kasir yang melayani pelanggan, yaitu peserta didik.

Kategori: Kemendagri

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pos Terkait

Kemendagri

KOK KEKERASAN SEKSUAL BISA TERJADI DI KAMPUS ?

Kekerasan seksual dapat terjadi baik di ranah domestik maupun publik, tak terkecuali di institusi pendidikan. Lingkungan kampus yang idealnya menjadi tempat untuk belajar kehidupan dan kemanusiaan justru menjadi tempat dimana nilai-nilai kemanusiaan direnggut dan dilanggar. Lingkungan kampus yang didominasi oleh kaum ‘intelektual’ dengan panjangnya gelar yang disandang ternyata tidak berbanding lurus dengan perilaku menghargai nilai dan martabat terkhusus perempuan sebagai sesama manusia. Secara umum, hal tersebut dapat terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu biologis, ketimpangan gender serta relasi kuasa. Korban kekerasan seksual di kampus merasa takut, lantaran status sebagai seorang mahasiswa yang tentu saja akan masih berhubungan dengan pelaku, adanya ancaman serta diskriminasi nilai ataupun kesulitan untuk lulus menjadi salah satu faktor korban tidak berani melaporkan tindakan pelaku. Selain itu, ketakutan mendapat stigma negatif dari masyarakat atau disalahkan oleh berbagai pihak dan dianggap melebih-lebihkan atau bahkan dianggap “ia yang menggoda”, “ia menikmati” menjadi pertimbangan korban untuk memilih diam. Padahal korban punya hak untuk mendapat keadilan dan mendapatkan pemulihan.

Kemendagri

BENTUK-BENTUK LIBERASI PENDIDIKAN

Bentuk awal, bentuk yang tak begitu Nampak terlihat tapi nyata dan benar adanya melalui produk hukum melalui “tangan-tangan” kuasa “Peran negara yang mulai diminimalisir oleh sistem pemerintahan yang menganut ideologi neoliberalisme. Dimana peran negara yang telah diminamalisir dan saat ini lebih banyak menyerahkan wewenangnya pada sektor swasta” - Solihin, M. (2017).

Kemendagri

Sejarah Liberalisasi Pendidikan

Di Indonesia sendiri liberalisasi Pendidikan bermula dan didukung dengan adanya oleh UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tentu bersifat sistemik pada Read more…