Mendikbud lama: Anies Baswedan Vs Mendikbud baru: Muhadjir Effendy

oleh Fanny Azzahra (Menteri Pendidikan BEM Rema UPI 2016)

Alasan pasti pergantian Mendikbud Anies Baswedan menjadi Muhadjir Effendy, hanya presiden, jajarannya dan Tuhan yang tahu.

Kita dihadapkan pada kondisi yang seperti ini lagi, yakni reshuffle kabinet Jokowi. Ini kali keduanya orang pertama di Indonesia itu mengubah jajaran kementeriannya. Menurut pengamat politik yang mencoba menggali isu reshuffle, tercium aroma ”balas jasa” yang amat kental dalam Kabinet Kerja tersebut. Renyah untuk sebagian orang terkait perombakan ini karena banyak lahan baru pemasukan rupiah ke saku masing-masing. Sederhananya, setidaknya orderan baru pembuatan struktur organisasi, foto-foto dan lainnya di lembaga-lembaga terkait. Belum lagi, saham Indonesia di IHSG yang naik pasca reshuffle.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Muhadjir Effendy menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Anies Baswedan pada Rabu, 27 Juli 2016. Anies dicopot dari kabinet kerja lantaran tak melakukan gebrakan yang cepat selama menjabat sebagai Mendikbud.” Ungkap situs Merdeka.com (27/7)

Mantan menteri Anies Baswedan adalah menteri dengan daya jual yang tinggi. Beragam pemberitaan, tak sedikitpun berbau kejelekan. Pencopotan jabatannya disinyalir karena suasana politik yang mengharuskan penarikan menteri dari tubuh parpol. Sepak terjang Anies Baswedan di bidang pendidikan membuatnya diberi amanat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019, namun nyatanya hanya berkisar 20 bulan. Anies merupakan salah satu menteri yang datang dari kalangan profesional di Kabinet Kerja tersebut. Dibuktikan dengan penghargaan dalam bidang pendidikan tingkat nasional hingga internasional, salah satunya masuk jajaran 100 orang Intelektual Publik Dunia versi Majalah Foreign Policy yang juga bersandingan dengan Noam Chomsky (tokoh perdamaian dunia), para penerima nobel seperti Shirin Ebadi, Al Gore, Muhammad Yunus, dan Amartya Sen. Selain itu, gebrakan-gebrakan Anies dalam pendidikan antara lain pernah menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina serta gerakan yang khas adalah Gerakan Indonesia Mengajar ala Anies yang sekarang sedang santer.

Namun, disisi lain, menurut beberapa kalangan, pencopotan Anies Baswedan yang kemudian digantikan oleh Muhadjir Effendy merupakan hal yang tepat. Pasalnya, gebrakan dan pengalaman yang dimiliki oleh Muhadjir Effendy sesuai dengan visi Nawacita Jokowi yang menginginkan sistem pendidikan berkualitas yang tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan tetapi menyentuh ranah kewirausahaan atau kemandirian. Muhadjir Effendy dikenal dengan reputasi bagus dengan menjadikan Universitas Muhammadiyah Malang sebagai kampus yang memadukan pendidikan dan kewirausahaan. Sebagai aktifis Muhammadiyah yang merupakan Ormas Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhadjir di kenal berani bersikap menumpas permasalahan dengan sikap kongkrit ditambah akhlak islaminya yang sangat kuat menjadikan Muhadjir memiliki daya jual yang tinggi. Selain mengabdi di bidang pendidikan, Muhadjir juga dikenal sebagai seorang kolumnis yang banyak menyoroti masalah agama, pendidikan, sosial, politik dan juga tentang kemiliteran. Oleh karenanya, bukan hal yang mengejutkan pasca pelantikannya, Muhadjir meminta pejabat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyerahkan daftar kekayaan kepada KPK agar diperiksa. “Yang bersedia silahkan terus menjabat dan yang tidak silahkan mundur!” pungkasnya.

Ditambah lagi, sistem pendidikan sekarang ini dipenuhi mafia yang menguasai proyek triliunan rupiah sehingga membuat sistem pendidikan hanya menjadi proyek kaum elite dan pengusaha. Hal ini tidak terlepas dari konspirasi dengan pejabat kementerian. “Mantan Menteri- menteri sebelumnya terkesan lugu dan tidak punya nyali melakukan gebrakan membrantas mafia pendidikan yang didukung oleh para elite politik, seharusnya, seorang menteri tidak usah takut, hanya satu backing yaitu presiden, bukan partai atau elite politik.” Kata seorang pengamat pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia.

Meskipun sering terjadi pro dan kontra saat terjadi pergantian posisi menteri, namun ada kalanya hal ini perlu dilakukan bila dirasa kinerja seorang menteri tidak sesuai dengan harapan. Rakyat selalu berharap kinerja pembantu presiden ini selalu baik dan mampu memberikan peningkatan layanan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Semoga reshuffle kabinet Jokowi-JK untuk yang kedua kali ini murni berlandas perbaikan, bukan karena dorongan dari partai atau pihak yang ingin mengambil keuntungan semata. Rakyat Indonesia menginginkan perbaikan dalam segala bidang. Adanya orang-orang yang berkompeten dan mampu mengatasi permasalahan niscaya kesejahteraan rakyat akan terwujud.

Beranjak dari apapun alasan penggantiannya, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sistem negara Indonesia adalah presidensial sehingga presiden dapat dipilih secara langsung kemudian ia berhak melaksanakan seluruh agenda politik nya. Dalam melaksanakan agendanya tersebut, presiden butuh pembantu yang bersifat ” Loyal dan kredibel”. Syarat utamanya adalah loyal kemudian kredibel. Dalam sisi ini, menteri akan diutamakan yang setia dibanding yang berkemampuan.

“Ya proses politik telah diselesaikan dengan sederhana namun dengan tekad besar yang di dukung oleh niat baik, negeri ini selanjutnya akan menghadapi tantangan yang tak mudah karena awan krisis global masih menghadang. Namun mudah-mudahan di tangan orang baik semua akan akan baik-baik saja.”

“Saya tidak tahu reshuffle ini berakhir baik atau tidak, kami hanya dapat berharap dan menuntut yang terbaik, pak!”